Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Seskab Gelar Rapat Bareng Dasco hingga Pimpinan OJK

Jelang 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Rapat Strategis Dimatangkan di Istana

satuhalaman.com – Menjelang genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet (Seskab) menggelar rapat tertutup bersama sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertemuan itu berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dan menjadi salah satu momentum penting jelang refleksi kinerja setahun pemerintahan baru.

Sumber internal menyebut, rapat tersebut membahas langkah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, parlemen, dan lembaga keuangan negara. Tujuannya jelas: memastikan seluruh program strategis Prabowo–Gibran berjalan selaras dengan arah pembangunan ekonomi nasional dan stabilitas politik menjelang tahun kedua pemerintahan.

Rapat ini sekaligus menjadi simbol soliditas lintas lembaga, di mana pemerintah ingin menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola ekonomi, terutama di sektor keuangan yang jadi ujung tombak stabilitas nasional.

Fokus Rapat: Penguatan Kebijakan Ekonomi dan Reformasi Fiskal

Menurut keterangan pejabat yang hadir, pembahasan utama rapat Seskab kali ini menyorot sektor ekonomi dan keuangan nasional. Salah satu agenda prioritas adalah mempercepat implementasi kebijakan reformasi fiskal dan pengawasan lembaga keuangan yang selama ini menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Seskab menegaskan, pemerintah tidak ingin hanya mengandalkan program jangka pendek. Fokus utama diarahkan pada keberlanjutan pembangunan ekonomi melalui kolaborasi lintas sektor — antara kementerian, DPR, hingga lembaga independen seperti OJK dan Bank Indonesia.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangannya menyampaikan dukungannya terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Ia menyebut, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran yang baru memasuki tahun pertamanya.

Di sisi lain, pimpinan OJK turut menyampaikan update terkait stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk perkembangan sektor perbankan, fintech, dan investasi yang semakin dinamis pasca pandemi.

Peran OJK dan DPR dalam Mendorong Reformasi Keuangan Nasional

Keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat kali ini menjadi sorotan utama. Lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mempercepat penyesuaian regulasi terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik. Dengan masuknya berbagai startup finansial dan peningkatan volume transaksi digital, pengawasan keuangan kini dituntut lebih fleksibel tanpa kehilangan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, DPR melalui Dasco menegaskan komitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis pemerintah. Dalam konteks fiskal, hal itu termasuk penajaman program bantuan sosial, efisiensi subsidi, serta percepatan penyaluran anggaran ke daerah.

Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan lembaga keuangan seperti ini dianggap penting untuk menjaga ritme pertumbuhan ekonomi. Selain itu, langkah ini menjadi sinyal bagi pasar bahwa Indonesia berada di jalur yang stabil menuju keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan.

Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo Jadi Sorotan Publik

Memasuki Oktober 2025, pemerintahan Prabowo–Gibran telah melalui satu tahun pertama dengan sejumlah capaian dan tantangan. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan masih stabil di kisaran 5%, meski tekanan global seperti harga komoditas dan geopolitik internasional masih membayangi.

Sektor pertanian, pertahanan, dan infrastruktur jadi tiga fokus utama yang paling terlihat hasilnya. Program lumbung pangan nasional mulai menunjukkan kemajuan, sementara proyek strategis seperti tol laut dan jalan lintas Papua mulai digenjot kembali.

Namun, pemerintah juga mendapat kritik, terutama terkait isu efisiensi anggaran dan keterbukaan data publik. Dalam konteks ini, rapat Seskab bersama Dasco dan OJK dianggap sebagai langkah introspektif — bukan hanya menilai capaian, tapi juga memperbaiki kelemahan sistem birokrasi agar lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sinergi Pemerintah dan Legislatif: Menjaga Arah Pembangunan Nasional

Langkah koordinasi antara Seskab, DPR, dan OJK ini bukan sekadar formalitas. Di bawah kepemimpinan Prabowo, sinergi lintas lembaga menjadi fondasi baru untuk memperkuat kebijakan yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dasco menekankan pentingnya political will dari semua pihak untuk mendukung agenda besar Presiden. Ia menilai, pemerintahan Prabowo punya visi yang kuat dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan ke luar Jawa.

OJK pun siap menyesuaikan langkah pengawasan agar selaras dengan visi pemerintah, termasuk dalam mendukung pembiayaan proyek strategis nasional dan memperluas akses keuangan digital ke daerah terpencil.

Menatap Tahun Kedua Pemerintahan: Fokus, Adaptif, dan Transparan

Pemerintah kini tengah bersiap menghadapi tahun kedua masa kerja dengan fokus pada penguatan ekonomi rakyat dan reformasi birokrasi. Sejumlah kementerian diminta melakukan evaluasi kinerja internal, termasuk efektivitas program dan transparansi laporan anggaran.

Rapat Seskab kali ini menjadi momen untuk mengonsolidasikan kembali arah kebijakan lintas kementerian, terutama di bidang ekonomi, keuangan, dan tata kelola publik. Dengan keterlibatan DPR dan OJK, langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan serta mempercepat realisasi target pembangunan nasional.

Rapat Ini Jadi Langkah Strategis Menatap Tahun Kedua Pemerintahan Prabowo

Kesimpulan dan Arah ke Depan

Rapat koordinasi antara Seskab, Dasco, dan OJK jelang setahun pemerintahan Prabowo Subianto bukan hanya pertemuan rutin, tapi bagian dari strategi besar memastikan konsistensi kebijakan dan soliditas antar lembaga. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar mengejar target pembangunan, tapi juga membangun fondasi sistem yang transparan, adaptif, dan tangguh menghadapi tantangan global.

Jika konsolidasi semacam ini terus dijaga, maka tahun kedua pemerintahan Prabowo bisa menjadi momentum akselerasi kebijakan yang lebih konkret — dari sektor ekonomi hingga kesejahteraan rakyat.