Mahfud Siap Gabung Komite Reformasi Polri, Istana: Alhamdulillah…

Latar Belakang Kehadiran Mahfud dalam Komite Reformasi Polri

satuhalaman.com – Kabar bergabungnya Mahfud MD ke Komite Reformasi Polri langsung jadi sorotan publik. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu dikenal sebagai sosok yang tegas dan vokal soal penegakan hukum. Kehadirannya di dalam komite yang baru dibentuk ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa agenda reformasi kepolisian bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar akan dijalankan dengan serius.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri memang mendapat banyak sorotan publik terkait isu transparansi, akuntabilitas, hingga profesionalisme. Kasus besar seperti Ferdy Sambo, kekerasan aparat, hingga isu integritas anggota kepolisian membuat tuntutan reformasi semakin keras terdengar. Bergabungnya Mahfud ke dalam komite ini bisa menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Mahfud sendiri bukan orang baru dalam isu reformasi hukum dan keamanan. Selama menjabat di kabinet, ia kerap mengkritisi bahkan institusi internal pemerintahan bila dinilai melenceng dari prinsip hukum dan keadilan. Reputasi itu yang membuat publik menaruh harapan besar ketika namanya masuk dalam struktur Komite Reformasi Polri.

Respon Positif dari Istana

Istana merespons keikutsertaan Mahfud dengan kalimat singkat namun penuh makna: “Alhamdulillah.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat langkah Mahfud sebagai angin segar untuk memperkuat agenda reformasi Polri. Kehadiran figur sekelas Mahfud bisa memperkuat kepercayaan bahwa reformasi bukan sekadar jargon politik.

Bagi pemerintah, keberadaan komite ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara tokoh masyarakat, pakar hukum, serta internal kepolisian sendiri. Istana menegaskan bahwa dukungan penuh akan diberikan, termasuk dari Presiden, agar rekomendasi komite ini bisa dijalankan secara nyata. Hal ini penting mengingat tanpa dukungan politik, rekomendasi sekadar akan berhenti di atas kertas.

Respon positif dari Istana juga memberi sinyal ke masyarakat bahwa pemerintah tidak alergi dengan kritik. Justru, dengan melibatkan figur kritis seperti Mahfud, pemerintah ingin menunjukkan keseriusan mereka dalam membenahi institusi penegakan hukum yang jadi garda depan keamanan negara.

Harapan Publik terhadap Reformasi Polri

Bergabungnya Mahfud MD di Komite Reformasi Polri langsung memantik diskusi publik. Banyak kalangan berharap reformasi yang dilakukan bisa menyentuh hal-hal fundamental, bukan hanya prosedural. Misalnya, bagaimana mengatasi budaya kekerasan aparat, memperbaiki sistem promosi jabatan, hingga memastikan tidak ada lagi praktik mafia hukum dalam tubuh kepolisian.

Masyarakat juga menaruh harapan besar agar komite ini bisa membawa transparansi lebih luas, misalnya dengan membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya reformasi. Isu integritas aparat jadi salah satu sorotan, di mana publik mendesak agar ada mekanisme pengawasan yang independen dan tidak bisa diintervensi pihak internal kepolisian.

Selain itu, publik ingin agar keberadaan komite ini tidak berhenti pada pembentukan tim atau sekadar rekomendasi. Harus ada timeline jelas, target capaian, serta indikator evaluasi yang bisa dipantau bersama. Dengan begitu, reformasi Polri tidak hanya menjadi janji, melainkan proses nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Rekam Jejak Mahfud MD dalam Penegakan Hukum

Alasan publik begitu percaya pada Mahfud tidak terlepas dari rekam jejaknya. Sejak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ia dikenal sebagai sosok yang teguh memperjuangkan keadilan hukum. Saat menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud juga kerap menjadi garda terdepan dalam isu-isu penting seperti kasus korupsi besar hingga pelanggaran HAM.

Salah satu ciri khas Mahfud adalah keberaniannya berbicara blak-blakan, bahkan ketika itu menyangkut institusi besar negara. Hal ini membuatnya sering mendapat pujian sekaligus kritik. Namun, justru keberanian itu yang kini dibutuhkan dalam konteks reformasi kepolisian. Figur yang tidak ragu menyuarakan kebenaran bisa menjadi penyeimbang dari potensi resistensi internal di tubuh Polri.

Mahfud juga dikenal dekat dengan akademisi, aktivis, serta kalangan masyarakat sipil. Jaringan ini bisa menjadi modal kuat untuk membawa perspektif yang lebih luas ke dalam agenda reformasi. Dengan kombinasi pengalaman, reputasi, dan jaringan, kehadiran Mahfud di komite ini dinilai bisa memberi warna baru yang lebih progresif.

Tantangan Berat dalam Reformasi Polri

Meski optimisme tinggi, jalan reformasi Polri jelas tidak mudah. Tantangan terbesarnya ada pada resistensi internal. Setiap perubahan yang menyentuh kultur dan struktur pasti akan menimbulkan gesekan, apalagi jika menyangkut kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, masalah integritas individu anggota Polri juga tidak bisa selesai hanya dengan aturan baru. Dibutuhkan pengawasan ketat, sanksi tegas, dan proses rekrutmen yang lebih transparan. Reformasi sejati artinya memperbaiki sistem dari hulu ke hilir, mulai dari pendidikan calon polisi hingga mekanisme akuntabilitas pejabat tinggi.

Tidak kalah penting, dukungan politik juga harus konsisten. Tanpa komitmen pemerintah dan parlemen, rekomendasi komite berpotensi mandek. Oleh karena itu, sinyal positif dari Istana harus ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata yang memperkuat independensi dan daya eksekusi komite ini.

Mahfud dan Komite Reformasi Polri, Langkah Baru untuk Kepercayaan Publik

Dengan bergabungnya Mahfud MD, publik semakin percaya bahwa reformasi Polri bukan lagi sekadar wacana. Figur yang tegas dan kritis ini bisa menjadi motor penggerak yang membawa komite pada tujuan awalnya, yaitu mengembalikan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Kesimpulan

Reformasi Polri adalah pekerjaan besar yang penuh tantangan. Namun, dengan dukungan penuh dari Istana dan kehadiran Mahfud, harapan publik kembali menyala. Sekarang yang dibutuhkan adalah konsistensi dan keberanian menjalankan rekomendasi, agar Polri benar-benar bisa menjadi institusi modern, profesional, dan dipercaya rakyat.