Respons Relawan Jokowi soal Roy Suryo Cs yang Dapat Salinan Ijazah dari KPU Jakarta
satuhalaman.com – Polemik soal ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak mengaku telah mendapatkan salinan dokumen tersebut dari KPU Jakarta. Isu ini sontak menuai berbagai respons, termasuk dari kalangan relawan Jokowi yang menilai langkah itu hanya upaya politisasi menjelang tahun politik.
Beberapa tokoh relawan menyebut tindakan Roy Suryo cs bukan langkah hukum, melainkan “gerakan opini” yang diarahkan untuk menggiring persepsi publik. Menurut mereka, isu ini sudah berkali-kali dibantah, diverifikasi, dan dijelaskan secara resmi oleh lembaga terkait — termasuk oleh KPU dan pihak universitas.
Salah satu perwakilan relawan bahkan menyebut langkah Roy itu tidak lebih dari cara lama untuk mencari panggung publik. “Sudah jelas ijazah itu sah. Ini cuma diulang-ulang supaya ada sensasi baru. Tapi rakyat sudah cerdas,” ujar seorang relawan yang juga aktif di jaringan Jokowi Mania.
Kronologi Roy Suryo Cs Kantongi Salinan Ijazah Jokowi dari KPU Jakarta
Langkah Pengajuan dan Respons KPU
Isu ini bermula dari unggahan Roy Suryo di media sosial, yang menyebut dirinya bersama rekan-rekan telah menerima salinan dokumen ijazah milik Presiden Joko Widodo dari KPU Jakarta. Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut diperoleh secara resmi melalui mekanisme permohonan informasi publik.
Menurut Roy, permintaan itu diajukan ke KPU DKI Jakarta sesuai prosedur hukum. Setelah melalui proses administratif, pihaknya akhirnya mendapat salinan dokumen yang diklaim sebagai ijazah Jokowi saat mencalonkan diri di Pilpres. “Kami menerima salinannya dari KPU, artinya ini dokumen publik,” kata Roy Suryo dalam pernyataannya.
KPU DKI Jakarta sendiri tak membantah bahwa mereka memberikan dokumen tersebut. Namun, KPU menegaskan bahwa salinan itu bukan dokumen asli, melainkan arsip administratif yang memang sudah menjadi bagian dari data publik selama proses pencalonan presiden. “Tidak ada yang spesial. Itu arsip administratif yang boleh diakses,” ujar salah satu komisioner KPU Jakarta.
Klarifikasi dari Pihak Istana dan Relawan Jokowi
Menanggapi hal ini, pihak Istana melalui staf khusus presiden menilai bahwa langkah Roy Suryo cs bukan hal baru. Ijazah Jokowi sudah berkali-kali diverifikasi keasliannya, baik oleh pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun lembaga terkait. “Sudah selesai sejak lama. Tidak ada hal baru yang perlu dipermasalahkan,” tegasnya.
Relawan Jokowi pun ikut buka suara. Mereka menyebut bahwa pengulangan isu ini hanya menghabiskan energi publik dan tidak produktif. Sejumlah kelompok relawan seperti ProJo dan Barisan Nasional Relawan Jokowi (BNRJ) menilai gerakan semacam ini hanya memperkeruh suasana politik.
“Isu ini tidak ada muatan hukum, yang ada hanya muatan politis. Mereka cari perhatian saja,” ujar Ketua DPP ProJo dalam keterangan terpisah. Ia juga menegaskan bahwa relawan tetap fokus mendukung program pemerintah dan menjaga stabilitas politik nasional.
Analisis Publik dan Pengamat Politik
Politisasi Isu Lama
Menurut sejumlah pengamat, kembalinya isu ijazah Jokowi adalah bentuk recycling issue — isu lama yang dihidupkan kembali untuk kepentingan politik. Pengamat komunikasi politik dari UGM, Arif Setiawan, mengatakan bahwa manuver seperti ini sering muncul menjelang tahun politik untuk menguji reaksi publik.
“Publik mudah lupa, tapi isu seperti ini gampang digoreng lagi. Apalagi kalau ada figur seperti Roy Suryo yang memang dikenal pandai memainkan wacana publik,” ujarnya.
Arif menilai bahwa efek dari isu ini tidak terlalu signifikan terhadap citra presiden, karena sudah banyak klarifikasi dan bukti otentik yang beredar. Namun, dalam konteks politik digital, isu seperti ini bisa jadi bahan bakar untuk kelompok tertentu menggiring percakapan di media sosial.
Strategi Opini di Tahun Politik
Beberapa analis juga melihat bahwa kemunculan isu ini merupakan bagian dari strategi opini menjelang momentum politik besar. Dengan mengangkat topik yang menyentuh citra personal presiden, aktor politik bisa membangun narasi “keraguan” untuk memperkuat agenda politik mereka.
Isu ini bisa berfungsi ganda — satu sisi untuk mengguncang persepsi publik terhadap integritas pemerintah, sisi lain untuk menaikkan eksposur pihak yang mengangkat isu itu. “Mereka tahu isu ini tidak akan berbuah hukum, tapi akan mengundang perhatian publik dan media. Itulah tujuannya,” kata analis politik dari Lembaga Kajian Politik Nusantara (LKP-N).
Sikap KPU dan Pemerintah Menjelang Pemilu
KPU sendiri menegaskan bahwa semua dokumen pencalonan presiden, termasuk ijazah, telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai aturan. Dalam konteks hukum, keabsahan dokumen tidak perlu lagi dipertanyakan.
Pemerintah pun berupaya menjaga agar isu ini tidak berkembang liar. Melalui Kementerian Kominfo, pemerintah meminta masyarakat agar tidak menyebarkan informasi tanpa sumber jelas, karena bisa menimbulkan disinformasi yang memecah perhatian publik dari isu substansial seperti ekonomi dan pembangunan.
“Ini tahun politik, isu sensitif gampang dimanipulasi. Jadi publik perlu hati-hati,” ujar juru bicara Kominfo dalam pernyataan resminya.
Reaksi di Media Sosial
Respons publik di media sosial terbagi dua. Sebagian warganet menilai langkah Roy Suryo hanya mencari sensasi, sementara sebagian lainnya menuntut transparansi dari lembaga negara. Tagar #IjazahJokowi bahkan sempat trending di X (Twitter) selama beberapa jam setelah unggahan Roy viral.
Di platform lain seperti TikTok dan Instagram, muncul juga konten sindiran terhadap pihak-pihak yang terus menggulirkan isu ini. Banyak pengguna menilai bahwa persoalan ini seharusnya sudah selesai sejak lama dan tidak perlu dibesar-besarkan lagi.
Namun, sebagian kecil kelompok justru menggunakan momentum ini untuk menggiring opini politik tertentu. Pola semacam ini sudah lazim terjadi menjelang momentum besar seperti pemilihan umum.
Relawan Jokowi Tegas: Isu Ini Sudah Final
Relawan Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa polemik soal ijazah presiden sudah final. Semua proses hukum dan administratif sudah dilakukan sejak lama dan dinyatakan sah. “Kalau ada yang masih mempersoalkan, itu berarti mereka tidak mau menerima fakta,” tegas salah satu relawan senior.
Mereka menegaskan bahwa masyarakat lebih baik fokus pada pembangunan dan kebijakan publik ketimbang memperdebatkan hal yang sudah berkali-kali diklarifikasi. “Jokowi sudah bekerja, hasilnya nyata. Jangan terus di-distract dengan isu murahan,” tambahnya.
Publik Diminta Lebih Kritis dan Rasional
Kasus ini menjadi contoh bagaimana isu lama bisa diangkat lagi untuk tujuan tertentu. Publik diminta tetap rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang belum tentu berdasar fakta.
Bagi pengamat, kejadian ini bukan hanya soal ijazah, tapi soal bagaimana narasi politik dibentuk di ruang digital. Dalam konteks ini, pernyataan tegas relawan Jokowi menjadi bagian dari upaya meredam narasi negatif agar tak berkembang liar di tengah masyarakat.